LAPORAN KEGIATAN BAGIAN ORGANISASI :
1. Menghadiri seminar aktualisasi perubahan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pola Penjaminan Mutu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Mentor Peserta PKP Angkatan IV Tahun 2026 Seminar Hasil Aksi Perubahan
2. Rapat internal subbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana terkait perencanaan kegiatan Workshop SOP, Workshop SP dan Pengelolaan Pengaduan mengacu pada SE MENPAN dan RB No. 11 Tahun 2014
3. Mengikuti Zoom Meeting bersama Ombudsman RI, terkait diskusi hasil penilaian Ombudsman menjadi bagian dalam indikator kinerja/target kinerja pada Pemerintah Daerah.
4. Menerima kunjungan dari hotel Aeris mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
5. Menyusun laporan WFH Kab. Tanah Bumbu Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 dan SE Mendagri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja dan penyesuaian sistem kerja ASN
6. Mengikuti seminar aktualisasi perubahan Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pola Penjaminan Mutu Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan
7. Sosialisasi tata cara pengisian survei kepuasan dan keterikatan pegawai ASN didasarkan pada tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
8. Rapat internal Subbag Kinerja RB terkait perbaikan LKjIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
9. Mengikuti zoom Rapat Koordinasi Pemetaan Penghimpunan data IKM dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026
10. Koordinasi pengajuan akun admin instansi unit teknis pendidikan terkait SKM Online didasarkan pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring, yang didukung oleh regulasi dasar Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
11. Memeriksa data SAKIP (LKj Perbaikan, IKU dan Rencana Aksi) Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan dan Satpol PP dan Damkar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
